PRINGSEWU – Evaluasi penanganan stunting di tingkat pekon perlu dilakukan secara berkala dan berbasis data individu. Hal itu menjadi salah satu hasil sharing bersama perwakilan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM), Bupati, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon (PMD), Tenaga Pendamping Profesional Desa (TPPD), Dinas Sosial, serta Bapperida yang dilaksanakan di Graha Pamungkas, Selasa (29/09/2026).
Salah satu poin yang disepakati adalah evaluasi laporan KPM terkait data stunting setiap tiga bulan. Data tidak hanya mencatat jumlah sasaran, tetapi juga memuat penyebab, dampak, serta bentuk intervensi yang akan dilakukan pekon. Hasilnya kemudian disampaikan kepala pekon dalam monitoring dan evaluasi di tingkat kecamatan.
Untuk meningkatkan akurasi data, diperlukan sinkronisasi antara kader Posyandu, BKB, TPK, TP PKK, PSM, pendamping PKH, bidan desa, dan unsur terkait lainnya. Koordinasi ini mencakup pendataan calon pengantin, remaja, ibu hamil, balita, hingga keluarga penerima manfaat yang perlu didorong rutin memanfaatkan layanan Posyandu.
Peserta juga mengusulkan pembentukan Forum KPM di tingkat kecamatan sebagai wadah berbagi informasi sekaligus meningkatkan kapasitas KPM. Forum tersebut diharapkan membantu mengoptimalkan sumber daya yang tersedia di setiap pekon.
Terkait Pemberian Makanan Tambahan (PMT), peserta mengusulkan agar kebutuhan yang telah ditunjang melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Puskesmas dapat menjadi pertimbangan untuk mengalihkan sumber daya pekon ke kegiatan yang lebih produktif dan bermanfaat bagi masyarakat.
Selain itu, rapat koordinasi di tingkat pekon akan didorong rutin setiap tiga bulan dengan melibatkan kader, TP PKK, dan aparatur pekon. Hasil verifikasi data selanjutnya dilaporkan secara berkala kepada pemerintah pekon dan PMD sebagai bahan evaluasi dan tindak lanjut penanganan stunting.(*)
No comments:
Post a Comment