Rapat Koordinasi dan Halal Bihalal TPP Pringsewu Di Lembah Akasia

Pringsewu – Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Kabupaten Pringsewu menggelar Rapat Koordinasi (Rakoor) dan Halal Bihalal pada Rabu, 8 April 2026. Kegiatan tersebut dihadiri unsur TPP Kabupaten Pringsewu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon (PMP), Tim Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Provinsi Lampung, serta TAPM Kabupaten Pringsewu.

Koordinator Kabupaten TPP Pringsewu, M. Nasir, mengatakan rakoor kali ini difokuskan pada evaluasi kinerja TPP, progres Dana Desa, hingga perkembangan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

“Kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi dan evaluasi terhadap program pendampingan desa,” ujarnya.

Kepala Dinas PMP Kabupaten Pringsewu menyampaikan harapannya agar TPP dapat terus menjalin kerja sama dengan Dinas PMP dalam mendukung pemberdayaan masyarakat desa.

Menurutnya, peran TPP sangat dibutuhkan agar masyarakat desa dapat mandiri dan mampu meningkatkan perekonomian desa. Ia menyebut, saat ini di Kabupaten Pringsewu telah berdiri 48 gerai Koperasi Desa Merah Putih.

“TPP diharapkan ikut mengawasi pembangunan KDMP karena keberadaannya penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat desa,” katanya.

Selain KDMP, persoalan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) juga menjadi perhatian. Dinas PMP menilai masih banyak BUMDes yang mengalami mati suri, sehingga TPP diminta membantu mengarahkan jenis usaha dan unit bisnis yang sesuai dengan potensi desa.

Koordinator Provinsi TPP Lampung, Umroh Fatoni, ST, menegaskan bahwa TPP harus bekerja secara profesional, mandiri, dan memiliki kapasitas yang memadai mulai dari tingkat Pendamping Lokal Desa, Pendamping Desa hingga Tenaga Ahli.

Ia juga menekankan pentingnya data yang akurat sebagai dasar perencanaan pembangunan desa.

Sementara itu, Kepala Bidang Dinas PMP Kabupaten Pringsewu, Budi, melaporkan bahwa hingga saat ini sebanyak 81 pekon telah mengajukan Dana Desa tahap I tahun 2026, sedangkan 43 pekon lainnya belum mengajukan. Kecamatan Gadingrejo menjadi satu-satunya kecamatan yang telah mencapai 100 persen pengajuan Dana Desa.

“Masih ada beberapa pekon yang belum membangun gerai KDMP karena terkendala lokasi,” jelasnya.

Dalam rakoor tersebut, TAPM Provinsi dan Kabupaten juga mengingatkan pentingnya disiplin kerja, peningkatan kapasitas, pemanfaatan teknologi, legalitas badan hukum BUMDes, hingga percepatan unggah addendum paling lambat 10 April 2026.

Rakoor TPP Kabupaten Pringsewu sendiri direncanakan akan dilaksanakan secara rutin setiap tiga bulan sekali.(*)

Panen Perdana Bawang Merah di Fajar Agung Capai 2 Ton, Program Ketahanan Pangan Desa Dinilai Berhasil

Pringsewu – Program ketahanan pangan desa di Pekon Fajar Agung, Kecamatan Pringsewu, menunjukkan hasil positif. Panen perdana bawang merah yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) setempat diperkirakan mencapai 2 ton dengan harga jual sekitar Rp27 ribu per kilogram.

Hasil tersebut diketahui saat tim pendamping dari Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Pringsewu melakukan kunjungan lapangan pada Kamis, 2 April 2026.

Kegiatan tersebut diikuti oleh Pendamping Lokal Desa Nurul Hilal, Pendamping Desa Mursalin, Koordinator Kecamatan Yuli Rachmawati, serta Koordinator Kabupaten Muhammad Nasir.

Dalam kunjungan tersebut, tim melakukan peninjauan langsung ke lokasi lahan pertanian bawang merah yang menjadi bagian dari program ketahanan pangan desa. Program tersebut dikelola oleh BUMDes Pekon Fajar Agung dengan memanfaatkan dana desa untuk sektor pertanian produktif.

Koordinator Kabupaten, , mengatakan hasil panen perdana tersebut menjadi bukti bahwa pengelolaan dana desa untuk program ketahanan pangan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Ia berharap BUMDes Pekon Fajar Agung dapat terus mengembangkan usaha pertanian bawang merah agar mampu meningkatkan kesejahteraan petani dan mendukung perekonomian desa.

“ Kami berharap BUMDes Pekon Fajar Agung dapat membantu perekonomian masyarakat melalui pertanian bawang merah sehingga dana desa menjadi manfaat bagi petani,” ujarnya.

Menurutnya, keberhasilan panen bawang merah tersebut dapat menjadi contoh bagi desa lain dalam memanfaatkan dana desa secara produktif, khususnya di bidang ketahanan pangan dan pengembangan usaha desa.

Penulis: Nurul Hilal 

Pendampingan Pemeringkatan BUMDes di Pekon Margakaya, Fokus Lengkapi Data ke Dashboard Kemendesa

PRINGSEWU – Pemerintah Pekon Margakaya, Kecamatan Pringsewu, mendapat pendampingan dalam proses pemeringkatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Senin, 30 Maret 2026.

Kegiatan tersebut dilaksanakan di Pekon Margakaya oleh Pendamping Lokal Desa, Nurul Hilal bersama Koordinator Kabupaten TPP Pringsewu, Muhammad Nasir, Yuli Rachmawati, dan Mursalin.

Dalam kegiatan tersebut, tim pendamping bertemu dengan Kepala Pekon Margakaya, Dika Dwiaji beserta perangkat pekon guna membahas kesiapan administrasi dan kelembagaan terkait dengan pemeringkatan BUMDes.

Pendampingan dilakukan untuk mendukung proses pemeringkatan BUMDes melalui sejumlah tahapan, mulai dari pemantauan kondisi administrasi, pembimbingan terkait kelengkapan dokumen, hingga pengumpulan berkas dan data pendukung.

"Data yang telah dikumpulkan nantinya akan diinput ke dashboard Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sebagai bagian dari proses penilaian dan pemeringkatan BUMDes," ungkap Nasir, Senin (30/03/2026)

Tim pendamping juga memastikan seluruh dokumen yang dibutuhkan dapat dipenuhi oleh pemerintah pekon agar proses input data berjalan lancar dan sesuai ketentuan.

Kegiatan berlangsung dengan lancar dan mendapat dukungan dari pemerintah pekon beserta perangkat desa. Melalui pendampingan ini, Pekon Margakaya diharapkan mampu memenuhi seluruh persyaratan administrasi sekaligus meningkatkan tata kelola BUMDes agar lebih profesional dan berkelanjutan.

Penulis: Nurul Hilal 

Pemkab Pringsewu Gelar Apel Peringatan Hari Desa Nasional Tahun 2026

PRINGSEWU – Pemerintah Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, menggelar apel peringatan Hari Desa Nasional 2026. Apel yang digelar di lapangan Pemkab Pringsewu, pada Kamis (15/1/2026), dengan pembina apel Bupati Pringsewu Riyanto Pamungkas dan pemimpin apel Kapekon Pandansari Selatan Puryanto ini dihadiri Ketua DPRD Pringsewu yang diwakili Sudiyono, S.Kom., M.Pd., Sekretaris Daerah Ir.M.Andi Purwanto, S.T., M.T., Ketua TP-PKK Ny.Rahayu Riyanto dan Ketua DWP Ny.Nisma Andi, Koordinator Kabupaten Tenaga Pendamping Profesional Kabupaten Pringsewu, Muhammad Nasir beserta seluruh PD dan PLD, Kepala BPJS Ketenagakerjaan beserta jajaran pemerintah daerah dan camat, diikuti para kepala pekon beserta perangkat, BHP dan TP PKK pekon se-Kabupaten Pringsewu.

Dalam amanat berbahasa Lampung, Bupati Pringsewu Riyanto Pamungkas mengatakan penetapan Hari Desa pada setiap 15 Januari berdasarkan Keputusan Presiden No.23 Tahun 2024 merupakan momentum penting untuk menegaskan lagi Desa atau di Kabupaten Pringsewu disebut Pekon sebagai pondasi utama pembangunan bangsa. Pekon bukan sekadar wilayah administratif, tetapi merupakan ruang hidup masyarakat, pusat budaya, sekaligus penggerak ekonomi nasional dalam lingkup terkecil di suatu kabupaten. Peringatan Hari Desa Nasional bertujuan sebagai pengingat atas perubahan penting arah pembangunan nasional.

“Peringatan Hari Desa Nasional tahun hinji ngusung tema ‘Bangun Desa, Bangun Indonesia, Desa Terdepan untuk Indonesia-Bangun Desa untuk Indonesia Emas Tahun 2045’, ngecerminko komitmen khik harapan bahwa kemajuan Indonesia dacok dicapai ki desa di seluruh nusantara tumbuh maju, mandiri, khik sejahtera. Ngebangun Indonesia khetini ngebangun anjak pekon atau desa sebagai garda terdepan. (Peringatan Hari Desa Nasional tahun ini mengusung tema ‘Bangun Desa, Bangun Indonesia, Desa Terdepan untuk Indonesia-Bangun Desa untuk Indonesia Emas Tahun 2045’, mencerminkan komitmen dan harapan bahwa kemajuan Indonesia dapat dicapai jika Desa di seluruh nusantara tumbuh maju, mandiri, dan sejahtera. Membangun Indonesia artinya membangun dari pekon atau desa sebagai garda terdepan),” ucapnya.

Sementara itu dalam kesempatan yang sama Koordinator Kabupaten Tenaga Pendamping Profesional (TPP) P3MD Pringsewu, Muhammad Nasir menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Pringsewu atas pelaksanaan upacara peringatan Hari Desa Nasional Tahun 2026 yang digelar di lingkungan Pemkab Pringsewu dan dipimpin langsung oleh Bupati Pringsewu.

Peringatan Hari Desa Nasional ini merupakan momentum strategis untuk menegaskan kembali posisi desa atau pekon sebagai fondasi utama pembangunan nasional. Apa yang disampaikan Bupati Pringsewu dalam amanat upacara mencerminkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam menempatkan pekon sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar objek kebijakan.

"Bagi kami di TPP P3MD, peringatan ini menjadi penguat semangat pendampingan desa, agar tata kelola pemerintahan pekon semakin baik, perencanaan pembangunan semakin partisipatif, serta pemanfaatan Dana Desa semakin tepat sasaran dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat," ujar Korkab TPP P3MD Pringsewu.

TPP P3MD Pringsewu siap terus bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Pringsewu, para camat, kapekon, dan seluruh pemangku kepentingan desa untuk mewujudkan pekon-pekonn yang maju, mandiri, dan berkelanjutan, sebagai kontribusi nyata menuju Indonesia Emas 2045.

---

Belajar di Bawah Rintik Hujan: Kisah Pendampingan BUMDes di Podomoro

PRINGSEWU — Pendampingan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sering kali identik dengan laporan, angka, dan administrasi. Namun, bagi Yuli Rahmawati, pendamping desa di Kecamatan Pringsewu, tugas itu kerap membawanya pada cerita-cerita kecil yang justru menyimpan makna besar.

Hari itu, Yuli memenuhi undangan pendampingan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) BUMDes di pekon Podomoro Kecamatan Pringsewu. Salah satu materi yang dipraktikkan adalah penggunaan aplikasi pelaporan yang dikembangkan oleh Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN). Kegiatan berjalan sebagaimana mestinya, hingga satu unit usaha tak tampak hadir.

Dari tiga unit BUMDes, Unit Ketapang belum terlihat. Saat ditanyakan, jawaban yang diterima sederhana: pengelolanya sedang panen bawang merah. Bagi warga desa, panen bukan sekadar pekerjaan, melainkan waktu penting yang tak bisa ditunda.

Usai pendampingan, Yuli memilih mendatangi lokasi panen. Di sana, ia bertemu dengan pengelola Unit Ketapang, Pak Yuli, bersama Ketua RT setempat. Lahan ketapang yang dikelola BUMDes merupakan lahan sewaan milik mereka, dan keduanya juga merupakan petani bawang merah. Peran ganda sebagai pengelola usaha desa dan petani menjadi potret keseharian yang jamak ditemui.

Percakapan ringan mengalir di tengah aktivitas panen. Namun suasana berubah ketika hujan rintik mulai turun. Tak lama, hujan semakin deras. Para petani menghentikan aktivitasnya dan berteduh di sebuah gubuk kecil di tepi lahan.

Di ruang sempit itu, lelah dan basah tak menghalangi tawa. Candaan sederhana mengisi waktu sambil menunggu hujan reda. Momen kebersamaan itu menjadi gambaran nyata tentang ketangguhan warga desa dalam menjalani hidup yang erat dengan alam.

Bagi Yuli, pendampingan di desa bukan semata soal administrasi dan pelaporan. Di balik setiap LPJ, ada kerja keras, ada cuaca yang tak menentu, dan ada manusia-manusia yang terus berjuang agar roda ekonomi desa tetap berputar meski harus berhenti sejenak, berteduh di bawah hujan.(*)

TPP Kecamatan Pringsewu Tinjau Kesiapan Lahan Kolam Lele BUMDes Artha Mulia Waluyojati

Tim Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Kecamatan Pringsewu melakukan kunjungan lapangan ke BUMDes Artha Mulia Pekon Waluyojati untuk mengecek kesiapan program ketahanan pangan tematik perikanan, Jumat (27/11/2025). Kunjungan ini diikuti oleh tiga anggota TPP, yaitu Yuli Rahmawati, Mursalin, dan Nurul Hilal. Mereka didampingi langsung oleh Ketua BUMDes, Bayu Hidayat, serta Kepala Kewilayahan, Wahyu.

BUMDes Artha Mulia tahun ini mengembangkan program ketahanan pangan yang berfokus pada budidaya ikan lele. Program tersebut menjadi salah satu strategi ekonomi pekon untuk memperkuat kemandirian pangan sekaligus membuka peluang usaha baru bagi masyarakat. Tahap awal yang kini tengah digarap adalah persiapan lahan kolam yang rencananya akan menjadi pusat budidaya.

Dalam kunjungan tersebut, TPP meninjau langsung lokasi yang akan digunakan untuk pembangunan kolam lele. Yuli Rahmawati menjelaskan bahwa pendampingan ini penting untuk memastikan program berjalan sesuai rencana dan memenuhi standar kelayakan. Ia menekankan bahwa keberhasilan program bukan hanya pada penyediaan fasilitas, tetapi juga pada manajemen dan kesiapan teknis pengelolaan usaha.

“Lahan ini punya potensi besar. Tapi kami perlu memastikan semuanya matang, baik dari sisi teknis, maupun kesiapan pengelolanya,” ujar Yuli Rahmawati.

Bayu Hidayat, Ketua BUMDes, menyampaikan bahwa pihaknya sudah menyiapkan rencana usaha secara bertahap. Menurutnya, program perikanan merupakan peluang yang menjanjikan karena memiliki pasar yang stabil dan dapat melibatkan banyak warga dalam proses produksinya.

Sementara itu, Wahyu selaku Kepala Kewilayahan memaparkan beberapa kebutuhan teknis yang masih harus dipenuhi, seperti sistem pengairan, kapasitas kolam, dan pengadaan benih. Ia optimistis pembangunan kolam akan selesai dalam waktu dekat.

Dari hasil peninjauan, TPP memberikan sejumlah rekomendasi, termasuk penyusunan SOP budidaya, perencanaan keuangan yang lebih detail, serta penguatan tata kelola usaha. Tim juga menekankan pentingnya pendampingan berkelanjutan agar program dapat berjalan efektif dan memberi dampak nyata bagi warga.

Program perikanan lele BUMDes Artha Mulia diharapkan dapat menjadi model pengembangan ekonomi pekon berbasis ketahanan pangan. Jika dikelola dengan baik, usaha ini bukan hanya menambah pendapatan desa, tetapi juga membuka peluang kerja dan meningkatkan suplai pangan lokal.

Kunjungan ini menegaskan komitmen TPP Kecamatan Pringsewu untuk memastikan setiap program pemberdayaan desa berjalan terarah. Dengan persiapan yang lebih matang, BUMDes Artha Mulia optimistis mampu menjalankan usaha perikanan secara berkelanjutan dan memberi manfaat luas bagi masyarakat Pekon Waluyojati.(*)

Waluyojati Gelar Musyawarah Pembangunan: Bahas RKPDes, Evaluasi Program, dan Susun Prioritas 2026

Pringsewu - Pemerintah Pekon Waluyojati menggelar musyawarah pembangunan yang melibatkan unsur pemerintahan pekon, pendamping desa, serta perwakilan pemerintah kecamatan. Agenda yang dipusatkan di balai pekon ini dipimpin langsung oleh Kepala Pekon Waluyojati, Gunawan, dan turut dihadiri Sekretaris Kecamatan Pringsewu Ibnu Hartoyo, S.Kep., M.M, Rabu, (19/11/2025).

Musyawarah tersebut difokuskan pada pembahasan rencana pembangunan tahun anggaran mendatang sekaligus mengevaluasi program yang telah berjalan sepanjang tahun ini. Gunawan menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam perumusan arah pembangunan pekon.

“Kami ingin pembangunan di Pekon Waluyojati benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. Musyawarah ini menjadi ruang untuk menyerap aspirasi dan menyusun prioritas bersama,” ujar Gunawan.

Sekretaris Kecamatan Pringsewu mengapresiasi terbentuknya komunikasi terbuka antara pemerintah pekon, kecamatan, dan pendamping desa. Ia menekankan pentingnya sinergi lintas unsur demi mewujudkan pembangunan yang konsisten dan berkelanjutan.

Pendamping desa juga memberikan arahan teknis terkait penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) serta tata kelola Dana Desa agar selaras dengan regulasi terbaru.

Diskusi berlangsung dinamis. Beberapa usulan prioritas yang mengemuka antara lain perbaikan infrastruktur jalan lingkungan, penguatan UMKM, dan program pemberdayaan pemuda.

Dengan semangat kolaboratif yang tercermin dari musyawarah ini, Pemerintah Pekon Waluyojati optimistis dapat memperkuat langkah menuju pekon yang mandiri, maju, dan sejahtera.(*)