TPP Kecamatan Pringsewu Tingkatkan Kapasitas dan Evaluasi Pendampingan Dana Desa 2026

PRINGSEWU — Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Kecamatan Pringsewu mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas dan team building yang dirangkaikan dengan evaluasi capaian progres pendampingan di Pekon Podomoro, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, Selasa (11/8/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Tenaga Ahli Kabupaten dan TPP Kecamatan Pringsewu. Selain bertujuan meningkatkan kapasitas pendamping, kegiatan ini menjadi forum untuk memperkuat koordinasi, komunikasi, serta hubungan kerja antarpihak dalam mendukung pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Dalam kegiatan tersebut, peserta mendapatkan penguatan terkait team building, khususnya dalam membangun hubungan kerja yang efektif antar pihak. Sinergi dan komunikasi dinilai menjadi bagian penting dalam pelaksanaan tugas pendampingan di tingkat kecamatan maupun pekon.

Selain penguatan kapasitas, kegiatan juga dimanfaatkan untuk mengevaluasi sejumlah progres pendampingan yang sedang berjalan. Evaluasi mencakup penyaluran Dana Desa, pemanfaatan Dana Desa Tahun 2026, pendampingan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa), serta progres pemutakhiran Indeks Desa Tahun 2026.

Pada aspek penyaluran Dana Desa, evaluasi diarahkan untuk melihat perkembangan penyaluran serta memastikan prosesnya berjalan sesuai ketentuan. Sementara itu, pemanfaatan Dana Desa 2026 menjadi bagian penting dalam memastikan anggaran desa digunakan sesuai perencanaan dan mendukung kebutuhan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat.

Pembahasan juga mencakup perkembangan pendampingan BUM Desa, terutama dalam mendorong penguatan kelembagaan dan pengembangan kegiatan usaha agar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat desa.

Sementara terkait pemutakhiran Indeks Desa 2026, TPP melakukan evaluasi terhadap progres penginputan dan pemutakhiran data sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala yang masih ditemui di lapangan.

Melalui kegiatan tersebut, TPP Kecamatan Pringsewu diharapkan memiliki pemahaman dan persepsi yang lebih baik dalam menjalankan tugas pendampingan. Hasil evaluasi juga menjadi bahan untuk menentukan langkah tindak lanjut guna mempercepat pencapaian target pendampingan di wilayah Kecamatan Pringsewu.

Kegiatan berlangsung dalam suasana koordinatif dan menjadi momentum untuk memperkuat soliditas TPP dalam menjalankan tugas pendampingan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Ditulis oleh: Nurul Hilal 

Pendamping Lokal Desa 

Pekon Waluyojati Gelar Rembuk Stunting, Perkuat Komitmen Cegah Stunting Tahun 2026

PRINGSEWU – Pemerintah Pekon Waluyojati, Kecamatan Pringsewu, menggelar Musyawarah Pekon (Muspek) Rembuk Stunting Tahun 2026 sebagai upaya memperkuat komitmen bersama dalam percepatan pencegahan dan penurunan angka stunting di tingkat pekon.

Kegiatan yang berlangsung di Balai Pekon Waluyojati pada Senin (3/8/2026) ini dihadiri oleh pemerintah pekon, Badan Himpun Pemekonan (BHP), tenaga kesehatan, kader Posyandu, Tim Penggerak PKK, Kader Pembangunan Manusia (KPM), pendamping desa, serta berbagai unsur masyarakat.

Rembuk Stunting merupakan forum musyawarah yang bertujuan menyamakan persepsi seluruh pemangku kepentingan dalam menyusun langkah strategis pencegahan stunting. Melalui forum ini, peserta membahas kondisi terkini, mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi, serta merumuskan program prioritas yang akan dimasukkan ke dalam perencanaan pembangunan pekon.

Kepala Pekon Waluyojati menegaskan bahwa penanganan stunting membutuhkan kerja sama seluruh elemen masyarakat. Menurutnya, keberhasilan menekan angka stunting tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan, tetapi juga memerlukan dukungan pemerintah pekon, kader, serta partisipasi aktif masyarakat.

Dalam musyawarah tersebut, peserta juga menyepakati sejumlah langkah prioritas, di antaranya peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak, penguatan kegiatan Posyandu, edukasi gizi bagi keluarga, serta peningkatan sanitasi dan pola hidup bersih dan sehat.

Hasil Rembuk Stunting ini selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Pekon, sehingga berbagai intervensi pencegahan stunting dapat dilaksanakan secara terintegrasi dan berkelanjutan.

Melalui pelaksanaan Rembuk Stunting Tahun 2026, Pemerintah Pekon Waluyojati berharap sinergi seluruh pihak semakin kuat dalam mewujudkan generasi yang sehat, berkualitas, dan bebas stunting di masa mendatang.(*)

Pekon Waluyojati Bentuk Tim Penyusun RKP 2027, Libatkan Seluruh Elemen Masyarakat

PRINGSEWU – Pemerintah Pekon Waluyojati, Kecamatan Pringsewu, akan menggelar Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintahan Pekon (RKP-Pekon) Tahun Anggaran 2027. Kegiatan tersebut menjadi tahapan awal dalam menyusun arah pembangunan desa agar lebih terencana, partisipatif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Musyawarah dijadwalkan berlangsung di Aula Pekon Waluyojati dengan melibatkan berbagai unsur pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan, serta tokoh masyarakat.

Kepala Pekon Waluyojati, Gunawan, mengatakan bahwa RKP-Pekon merupakan dokumen perencanaan tahunan yang memuat program, kegiatan, serta anggaran pembangunan desa selama satu tahun.

"RKP 2027 harus disusun dari bawah. Aspirasi masyarakat mulai dari tingkat dusun hingga RT harus menjadi bagian dari perencanaan agar pembangunan benar-benar tepat sasaran," ujar Gunawan, Selasa (30/06/2026).

Peserta yang akan mengikuti musyawarah tersebut meliputi Ketua dan Anggota Badan Hippun Pemekonan (BHP) Pekon Waluyojati, Bhabinkamtibmas, Babinsa, Pendamping Desa, para Kepala Dusun se-Pekon Waluyojati, Ketua TP PKK, Karang Taruna, Ketua LPM, Kader Pembangunan Manusia (KPM), tokoh agama, tokoh masyarakat, serta tokoh pemuda.

Pendamping Desa menjelaskan, pembentukan Tim Penyusun RKP-Pekon merupakan tahapan penting karena menjadi dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APB-Pekon) Tahun Anggaran 2027.

"Tim Penyusun RKP nantinya bertugas merumuskan arah kebijakan pembangunan, menetapkan program prioritas, serta menyusun rencana kegiatan selama satu tahun anggaran. Oleh karena itu, keterwakilan seluruh unsur masyarakat sangat diperlukan," jelasnya.

Selain itu, keterlibatan Bhabinkamtibmas dan Babinsa diharapkan mampu memastikan program pembangunan desa tetap selaras dengan upaya menjaga keamanan, ketertiban, dan ketahanan wilayah.

Sementara itu, unsur PKK, Karang Taruna, LPM, dan KPM diharapkan dapat menyampaikan aspirasi perempuan, pemuda, serta kebutuhan pembangunan sumber daya manusia. Adapun tokoh agama dan tokoh masyarakat diharapkan memberikan masukan terkait penguatan nilai kebersamaan dan kearifan lokal sehingga pembangunan desa tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga peningkatan kualitas karakter masyarakat.

Melalui pembentukan Tim Penyusun RKP-Pekon Tahun Anggaran 2027, Pemerintah Pekon Waluyojati menargetkan proses perencanaan pembangunan desa dapat berlangsung secara lebih inklusif, transparan, dan akuntabel sehingga mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan.

Penulis: Nurul Hilal 

Pendamping Lokal Desa 

Monitoring Dana Desa 2026, Kecamatan Pringsewu Tinjau Normalisasi Irigasi

PRINGSEWU – Tim monitoring dan evaluasi Kecamatan Pringsewu bersama TPP P3MD melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program pembangunan di pekon Waluyojati dan Margakaya, Kamis (11/6/2026).

Kegiatan mencakup monitoring Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Pekon (ADP) Tahap II Tahun 2025, DD dan ADP Tahap I Tahun 2026. Selain itu, tim juga melakukan pengecekan langsung terhadap kegiatan normalisasi saluran irigasi yang tengah berjalan di pekon Waluyojati.

Hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Camat Pringsewu, Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban (Kasi Trantib) Kecamatan Pringsewu, Kepala Pekon beserta jajaran perangkat pekon, serta Bhabinkamtibmas.

Tim monitoring melakukan pemeriksaan terhadap administrasi pelaksanaan kegiatan, progres fisik pembangunan, serta penyerapan anggaran guna memastikan seluruh program berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Sekretaris Camat Pringsewu, Ibnu Hartoyo menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Menurutnya, seluruh administrasi DD dan ADP Tahap II Tahun 2025 harus diselesaikan dengan baik, sementara pelaksanaan DD dan ADP Tahap I Tahun 2026 harus mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes).

“Untuk Tahap II Tahun 2025 administrasinya harus tuntas. Sedangkan Tahap I Tahun 2026 harus dipastikan perencanaan dan pelaksanaannya sesuai RKPDes. Kami juga mendorong optimalisasi penagihan PBB-P2 Tahun 2026 guna meningkatkan pendapatan desa,” ujarnya.

Usai melakukan monitoring administrasi, rombongan melanjutkan kegiatan dengan meninjau langsung kondisi saluran irigasi yang sedang dinormalisasi. Kegiatan tersebut dinilai penting untuk menjaga kelancaran distribusi air ke area persawahan warga menjelang musim tanam.

Kepala Pekon Waluyojati, Gunawan, mengapresiasi pendampingan yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Pringsewu. Menurutnya, monitoring dan evaluasi tersebut menjadi sarana pembinaan yang membantu pemerintah pekon dalam menjalankan program pembangunan secara tertib dan sesuai regulasi.

“Dengan adanya monitoring dan pengecekan langsung ini, kami menjadi lebih terarah dalam pelaksanaan program. Harapannya seluruh kegiatan DD, ADP dapat berjalan sesuai aturan, serta kondisi irigasi tetap baik sehingga kebutuhan air bagi petani dapat terpenuhi,” kata Gunawan.

Kegiatan ditutup dengan sesi diskusi dan pemberian arahan terkait langkah tindak lanjut guna mempercepat realisasi program pembangunan dan pelayanan masyarakat.(*)

Pemdes Waluyojati Salurkan BLT Dana Desa Juni 2026, Setiap KPM Terima Rp200 Ribu

PRINGSEWU – Pemerintah Pekon Waluyojati, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, kembali menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) untuk alokasi bulan Juni 2026. Penyaluran bantuan dilakukan secara langsung kepada warga penerima manfaat di Balai Pekon Waluyojati pada Jumat (5/6/2026).

Dalam penyaluran tersebut, setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menerima bantuan tunai sebesar Rp200.000. Proses pembagian dilakukan oleh aparatur pekon dengan melibatkan Sekretaris Desa, bayan, ketua RT, dan ketua RW guna memastikan bantuan tersalurkan secara transparan dan tepat sasaran.

Kepala Pekon Waluyojati, Gunawan, meninjau langsung jalannya kegiatan penyaluran BLT DD. Ia menjelaskan bahwa bantuan tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah desa untuk membantu meringankan beban ekonomi masyarakat yang membutuhkan.

“Bulan Juni ini kita menyalurkan BLT Dana Desa sebesar Rp200.000 untuk setiap KPM. Penyaluran dilakukan langsung kepada penerima manfaat di Balai Pekon Waluyojati tanpa melalui perantara. Bahkan, bagi penerima yang mengalami kendala hadir, bantuan diantarkan langsung ke rumah yang bersangkutan agar benar-benar diterima oleh pihak yang berhak,” ujar Gunawan.

Sebelum pencairan dilakukan, petugas terlebih dahulu melaksanakan verifikasi data dan pemeriksaan identitas penerima guna memastikan kesesuaian data dengan daftar penerima manfaat yang telah ditetapkan.

Warga penerima bantuan hadir sesuai jadwal yang telah diatur berdasarkan wilayah dusun masing-masing. Selama kegiatan berlangsung, proses penyaluran berjalan tertib, lancar, dan kondusif.

Pemerintah Pekon Waluyojati berharap penyaluran BLT Dana Desa secara rutin dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari serta mendukung peningkatan kesejahteraan warga, khususnya keluarga kurang mampu di wilayah pekon setempat.

Penulis: Nurul Hilal 

Pendamping Lokal Desa 

Cluster Margakaya, Waluyojati, Fajar Agung

Jelang Pilkakon Waluyojati 2026, Rapat Pembentukan Panitia Digelar

Pringsewu – Pemerintah Pekon Waluyojati mulai melakukan persiapan menghadapi Pemilihan Kepala Pekon (Pilkakon) Tahun 2026. Langkah awal tersebut ditandai dengan digelarnya rapat persiapan pembentukan panitia Pilkakon di Balai Pekon Waluyojati, Senin (1/6/2026).

Rapat dipimpin langsung oleh Kepala Pekon Waluyojati, Gunawan, dan dihadiri anggota Badan Himpunan Pekon (BHP), Babinsa, Bhabinkamtibmas, para kepala dusun, ketua RT se-Pekon Waluyojati, aparatur pekon, perwakilan kader, tokoh pemuda, serta tokoh agama.

Gunawan menegaskan pentingnya menjaga netralitas dan transparansi selama seluruh tahapan Pilkakon berlangsung. Menurutnya, keberhasilan pesta demokrasi tingkat pekon sangat bergantung pada kerja sama seluruh elemen masyarakat.

“Pilkakon ini merupakan pesta demokrasi tingkat pekon. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk menjaga suasana yang aman, sejuk, dan kondusif. Panitia yang dibentuk nantinya harus bekerja secara profesional dan tidak memihak,” ujar Gunawan.

Rapat membahas sejumlah agenda penting, di antaranya mekanisme pembentukan panitia, pembagian tugas, serta penyusunan jadwal tahapan Pilkakon 2026. Berbagai masukan dari peserta rapat juga menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun langkah-langkah teknis pelaksanaan pemilihan.

Babinsa dan Bhabinkamtibmas turut memberikan pandangan terkait aspek keamanan dan ketertiban selama tahapan Pilkakon berlangsung. Selain itu, mereka mendorong agar sosialisasi kepada masyarakat dilakukan secara maksimal guna meningkatkan partisipasi warga.

Para ketua RT, aparatur pekon, dan perwakilan kader juga menyampaikan sejumlah usulan terkait teknis pendaftaran bakal calon kepala pekon serta pentingnya edukasi politik kepada masyarakat. Sementara itu, tokoh pemuda dan tokoh agama menyatakan komitmennya untuk mendukung terselenggaranya Pilkakon yang damai dan demokratis.

Rapat berlangsung lancar dan menghasilkan kesepakatan untuk segera membentuk panitia resmi setelah penyusunan draf struktur organisasi dan tata tertib diselesaikan.

Pilkakon Waluyojati Tahun 2026 diharapkan menjadi momentum regenerasi kepemimpinan yang mampu membawa kemajuan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pekon Waluyojati di masa mendatang.

Penulis: Nurul Hilal 

Pendamping Lokal Desa Pringsewu 

Cluster: Margakaya, Waluyojati, Fajar Agung 

Rapat Koordinasi dan Halal Bihalal TPP Pringsewu Di Lembah Akasia

Pringsewu – Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Kabupaten Pringsewu menggelar Rapat Koordinasi (Rakoor) dan Halal Bihalal pada Rabu, 8 April 2026. Kegiatan tersebut dihadiri unsur TPP Kabupaten Pringsewu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon (PMP), Tim Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Provinsi Lampung, serta TAPM Kabupaten Pringsewu.

Koordinator Kabupaten TPP Pringsewu, M. Nasir, mengatakan rakoor kali ini difokuskan pada evaluasi kinerja TPP, progres Dana Desa, hingga perkembangan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

“Kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi dan evaluasi terhadap program pendampingan desa,” ujarnya.

Kepala Dinas PMP Kabupaten Pringsewu menyampaikan harapannya agar TPP dapat terus menjalin kerja sama dengan Dinas PMP dalam mendukung pemberdayaan masyarakat desa.

Menurutnya, peran TPP sangat dibutuhkan agar masyarakat desa dapat mandiri dan mampu meningkatkan perekonomian desa. Ia menyebut, saat ini di Kabupaten Pringsewu telah berdiri 48 gerai Koperasi Desa Merah Putih.

“TPP diharapkan ikut mengawasi pembangunan KDMP karena keberadaannya penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat desa,” katanya.

Selain KDMP, persoalan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) juga menjadi perhatian. Dinas PMP menilai masih banyak BUMDes yang mengalami mati suri, sehingga TPP diminta membantu mengarahkan jenis usaha dan unit bisnis yang sesuai dengan potensi desa.

Koordinator Provinsi TPP Lampung, Umroh Fatoni, ST, menegaskan bahwa TPP harus bekerja secara profesional, mandiri, dan memiliki kapasitas yang memadai mulai dari tingkat Pendamping Lokal Desa, Pendamping Desa hingga Tenaga Ahli.

Ia juga menekankan pentingnya data yang akurat sebagai dasar perencanaan pembangunan desa.

Sementara itu, Kepala Bidang Dinas PMP Kabupaten Pringsewu, Budi, melaporkan bahwa hingga saat ini sebanyak 81 pekon telah mengajukan Dana Desa tahap I tahun 2026, sedangkan 43 pekon lainnya belum mengajukan. Kecamatan Gadingrejo menjadi satu-satunya kecamatan yang telah mencapai 100 persen pengajuan Dana Desa.

“Masih ada beberapa pekon yang belum membangun gerai KDMP karena terkendala lokasi,” jelasnya.

Dalam rakoor tersebut, TAPM Provinsi dan Kabupaten juga mengingatkan pentingnya disiplin kerja, peningkatan kapasitas, pemanfaatan teknologi, legalitas badan hukum BUMDes, hingga percepatan unggah addendum paling lambat 10 April 2026.

Rakoor TPP Kabupaten Pringsewu sendiri direncanakan akan dilaksanakan secara rutin setiap tiga bulan sekali.(*)